100 Startup dan Ilusi Kota Digital

Banda Aceh sedang ditawari mimpi besar: menjadi kota digital dengan target melahirkan 100 startup dalam lima tahun.

Di permukaan, narasi ini terdengar menjanjikan. Ada anak muda. Ada inovasi. Ada gedung. Ada dukungan pusat. Ada akademi. Ada kolaborasi. Ada masa depan yang dikemas dengan bahasa pembangunan yang manis.

Namun, setiap janji besar yang membawa angka besar seharusnya tidak berhenti sebagai pidato. Ia harus bisa diuji. Ia harus punya definisi. Ia harus punya angka awal. Ia harus punya anggaran. Ia harus punya indikator keberhasilan. Ia harus punya peta jalan yang bisa diperiksa publik.

Di titik ini, persoalan 100 startup bukan sekadar soal apakah Banda Aceh mampu atau tidak. Persoalannya lebih mendasar: apakah target itu benar-benar disusun sebagai kebijakan, atau hanya dijual sebagai ilusi kota digital?

Sebab sampai hari ini, publik belum mendapat jawaban yang terang: startup seperti apa yang akan dihitung? Berapa jumlah startup Banda Aceh hari ini? Dari mana titik awalnya? Siapa yang akan membiayai? Bagaimana mengukur keberhasilannya? Dan siapa yang bertanggung jawab jika angka itu tidak pernah benar-benar tercapai?

Tanpa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu, target 100 startup lebih dekat menjadi slogan politik daripada agenda pembangunan.

Janji Besar, Ukuran Belum Jelas

Target 100 startup dalam lima tahun terdengar ambisius. Ambisi tentu tidak salah. Kota seperti Banda Aceh memang tidak boleh terus terjebak dalam ekonomi lama. Anak muda harus diberi ruang, teknologi harus dimanfaatkan, dan ekosistem bisnis baru harus dibangun.

Namun, ambisi tanpa ukuran hanya akan menjadi panggung.

Dalam kebijakan publik, angka tidak boleh berdiri sendiri. Angka harus punya cara hitung. Ketika pemerintah menyebut 100 startup, publik berhak tahu apa yang dimaksud dengan satu startup.

Apakah startup berarti perusahaan teknologi berbadan hukum?
Apakah harus punya produk digital?
Apakah harus punya pengguna aktif?
Apakah harus punya pendapatan?
Apakah harus scalable?
Apakah harus bertahan dalam jangka waktu tertentu?
Atau cukup menjadi peserta pelatihan yang selesai mengikuti kelas?

Pertanyaan ini penting karena tanpa definisi, angka 100 bisa dihitung dengan cara apa saja. Satu UMKM yang ikut pelatihan digital marketing bisa dihitung sebagai startup. Satu produk kopi yang punya akun Instagram bisa dihitung sebagai startup. Satu peserta yang membuat pitch deck bisa dihitung sebagai startup. Satu kelompok ekonomi kreatif yang membuat produk kerajinan bisa ikut masuk daftar.

Jika semua hal disebut startup, maka target 100 akan mudah dicapai di atas kertas, tetapi kosong secara substansi.

Di sinilah ilusi dimulai: angka terlihat besar, tetapi maknanya kabur.

Kota Digital Tidak Lahir dari Seremoni

Wacana Banda Aceh sebagai kota digital dibungkus melalui Banda Aceh Academy. Gedung disiapkan. Dukungan pusat diumumkan. Garuda Spark Innovation Hub direncanakan hadir. Nama-nama besar masuk dalam narasi kolaborasi. Semua tampak seperti kemajuan.

Namun, publik perlu membedakan antara peluncuran program dan lahirnya ekosistem.

Gedung bisa disiapkan dalam hitungan bulan. Spanduk bisa dicetak dalam hitungan jam. Seremoni bisa digelar dalam satu hari. Tetapi ekosistem tidak lahir secepat itu.

Ekosistem membutuhkan komunitas yang aktif, mentor yang relevan, akses pasar, jaringan investor, pembiayaan, data alumni, regulasi yang mendukung, serta keberlanjutan program setelah kamera dan pejabat pulang.

Tanpa itu semua, gedung hanya menjadi simbol.

Banda Aceh tidak kekurangan simbol. Yang masih kurang adalah sistem yang benar-benar bekerja.

Startup tidak lahir hanya karena ada akademi. Anak muda tidak otomatis menjadi founder hanya karena ikut pelatihan. Kota tidak otomatis menjadi digital hanya karena punya hub. Inovasi tidak tumbuh dari ruangan yang ramai saat peresmian, lalu sepi setelah acara selesai.

Kota digital harus dibuktikan dari kerja yang hidup setiap hari.

Fondasi Digital yang Belum Rata

Sebelum bicara 100 startup, Aceh masih harus menyelesaikan persoalan yang jauh lebih dasar: konektivitas.

Sebagian wilayah Aceh masih menghadapi keterbatasan akses internet. Masih ada gampong yang belum menikmati konektivitas memadai. Masih ada daerah yang menjadikan pembangunan BTS dan penghapusan blankspot sebagai agenda penting.

Ini bukan sekadar urusan teknis. Ini fondasi ekonomi digital.

Ekonomi digital membutuhkan internet yang stabil, akses pembayaran, pengguna, literasi digital, dan jaringan distribusi. Jika fondasi ini belum rata, maka narasi kota digital hanya akan hidup di pusat kota, ruang seminar, dan materi presentasi.

Memang Banda Aceh sebagai ibu kota punya kondisi yang lebih baik dibanding banyak kabupaten lain. Namun, ketika narasi yang dijual adalah kontribusi untuk Aceh, maka ketimpangan digital di wilayah lain tidak bisa dihapus dari pembahasan.

Kota digital tidak boleh hanya menjadi etalase kecil di tengah provinsi yang masih berjuang dengan akses dasar.

Jika pemerintah ingin menjual masa depan digital, maka publik berhak menagih fondasinya.

Anak Muda Dilatih, Pasarnya Tidak Disiapkan

Masalah Aceh bukan ketiadaan anak muda berbakat.

Banyak anak muda Aceh sudah belajar desain, konten, pemasaran digital, coding, data, bisnis, dan teknologi. Mereka punya energi. Mereka punya ambisi. Mereka punya kemampuan untuk tumbuh.

Tetapi setelah kemampuan itu terbentuk, muncul pertanyaan yang jauh lebih sulit: mereka akan diserap oleh siapa?

Jika industri lokal belum kuat, pasar belum terbentuk, modal belum tersedia, dan jaringan bisnis belum hidup, maka pelatihan hanya akan menciptakan satu risiko baru: daerah membiayai talenta, lalu daerah lain menikmati hasilnya.

Anak muda dilatih, lalu pergi.

Inilah problem yang sering disembunyikan di balik kata “pemberdayaan”. Pemerintah terlalu sering mengukur keberhasilan dari jumlah peserta pelatihan, bukan dari jumlah usaha yang bertahan. Terlalu sering puas dengan sertifikat, bukan dengan pendapatan. Terlalu sering merayakan output acara, bukan outcome ekonomi.

Padahal, skill tanpa pasar hanya membuat anak muda lebih siap meninggalkan daerahnya sendiri.

Jika Banda Aceh serius ingin membangun startup, maka programnya tidak boleh berhenti pada pelatihan. Ia harus menjawab akses modal, akses pasar, pendampingan pasca-program, koneksi investor, dan strategi retensi talenta.

Tanpa itu, 100 startup hanya akan menjadi daftar nama yang indah di laporan, tetapi rapuh di lapangan.

Pelatihan Kerja, Bukan Pabrik Startup

Akan ada bantahan yang paling mudah: bukankah Banda Aceh Academy sudah menjalankan pelatihan?

Benar. Pelatihannya ada. Pelatihannya nyata. Bahkan sudah dibuka langsung oleh wali kota.

Tetapi pertanyaannya bukan apakah ada pelatihan. Pertanyaannya adalah pelatihan seperti apa, dan menuju ke mana.

Pelatihan pertama yang benar-benar berjalan di bawah Banda Aceh Academy adalah pelatihan berbasis unit kompetensi. Ia diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja. Ia dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja. Ia ditutup dengan uji sertifikasi. Dan tujuannya disebut sendiri dengan terang: menyiapkan tenaga kerja yang siap memasuki dunia kerja.

Bidang yang dilatih adalah las listrik, teknik pendingin, pembuatan roti dan kue, serta pemasaran digital dan branding.

Semua keterampilan itu berguna. Semua layak didukung. Semua bisa membuka peluang kerja dan penghidupan.

Namun tidak satu pun dari keterampilan itu adalah startup.

Seorang tukang las bukan startup. Seorang teknisi AC bukan startup. Seorang pembuat roti bukan startup. Seorang pemasar digital bukan startup.

Mereka adalah tenaga kerja terampil. Dan tenaga kerja terampil adalah hal yang baik. Tetapi tenaga kerja terampil bukanlah perusahaan rintisan berbasis teknologi.

Dari empat bidang itu, hanya satu yang menyentuh dunia digital. Dan bahkan yang satu itu pun melatih keterampilan, bukan membangun perusahaan.

Pemasaran digital adalah jasa. Ia bisa melahirkan pekerja lepas. Ia bisa melahirkan karyawan. Tetapi ia tidak otomatis melahirkan startup yang punya produk, punya pengguna, dan punya model bisnis yang bisa tumbuh melampaui batas kota.

Di sinilah persoalannya.

Balai Latihan Kerja dirancang untuk melahirkan pekerja. Inkubator dirancang untuk melahirkan perusahaan. Keduanya penting. Tetapi keduanya berbeda.

Menjadikan pelatihan kerja sebagai bukti menuju 100 startup sama saja dengan menjawab satu pertanyaan menggunakan jawaban untuk pertanyaan yang lain.

Yang dijual adalah startup. Yang berjalan adalah pelatihan kerja.

Dan ketika keduanya disamakan, angka 100 kembali menjadi kabur. Sebab peserta yang lulus pelatihan dan mengantongi sertifikat bisa saja dihitung sebagai bagian dari target, padahal yang benar-benar lahir adalah tenaga kerja, bukan startup.

Sekali lagi, pelatihan bukan masalah. Pelatihan adalah hal baik.

Masalahnya muncul ketika pelatihan kerja dipakai untuk membuktikan sebuah janji yang sama sekali berbeda.

Startup atau UMKM yang Diberi Nama Baru?

Poin paling rawan dari target ini adalah pengaburan istilah.

UMKM, ekonomi kreatif, produk lokal, kopi, nilam, kerajinan, kuliner, fesyen, dan produk berbasis komunitas tentu penting. Semua perlu didukung. Semua bisa menjadi sumber ekonomi rakyat.

Namun, tidak semua bisnis kreatif adalah startup digital.

Menyebut semua usaha muda sebagai startup mungkin terdengar modern, tetapi berbahaya secara kebijakan. Sebab ketika batas istilah dikaburkan, target menjadi terlalu mudah dimanipulasi.

Kalau satu UMKM masuk pelatihan digital marketing, apakah ia dihitung startup? Kalau satu usaha lokal membuat katalog online, apakah ia menjadi startup? Kalau satu kelompok membuat produk kreatif lalu ikut pameran, apakah ia masuk angka 100?

Jika jawabannya iya, maka publik harus diberi tahu sejak awal bahwa yang sedang dibangun bukan 100 startup digital, melainkan 100 usaha binaan.

Itu dua hal yang berbeda.

Startup digital memiliki logika pertumbuhan yang berbeda: produk berbasis teknologi, potensi skalabilitas, pengguna, validasi pasar, model bisnis, dan kemampuan bertumbuh di luar batas geografis. UMKM digital juga penting, tetapi tidak bisa disamakan begitu saja.

Kebijakan yang jujur harus menyebut sesuatu sesuai namanya.

Kalau yang dibangun adalah UMKM digital, katakan UMKM digital.
Kalau yang dibangun adalah pelatihan kewirausahaan, katakan pelatihan kewirausahaan.
Kalau yang ditargetkan adalah startup teknologi, maka buka definisinya.

Jangan semua istilah dicampur hanya agar angka 100 terlihat lebih mudah dicapai.

Ekosistem yang Masih Dipinjam

Jika Banda Aceh ingin mengklaim diri sebagai kota digital, maka yang harus diaudit adalah ekosistem kota itu sendiri.

Aset kampus tidak otomatis menjadi aset kota. Fasilitas korporasi tidak otomatis menjadi bukti kesiapan pemerintah kota. Program di kabupaten tetangga tidak otomatis menjadi fondasi Banda Aceh.

Ini penting agar kota tidak tampak lebih matang daripada kenyataannya.

Pertanyaannya sederhana: apa infrastruktur ekosistem startup yang benar-benar dimiliki, dikelola, dan dihidupkan oleh Kota Banda Aceh?

Apakah ada coworking startup-grade yang aktif dan independen?
Apakah ada inkubator kota yang berjalan konsisten?
Apakah ada data resmi jumlah startup?
Apakah ada forum rutin yang mempertemukan founder lokal dengan investor?
Apakah ada laporan alumni dari program digital sebelumnya?
Apakah ada mekanisme pendampingan yang berjalan lebih dari sekadar acara?

Jika jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini belum jelas, maka target 100 startup berdiri di atas fondasi yang belum selesai.

Kota ini tidak hanya butuh tujuan. Kota ini butuh peta.

Tanpa peta, angka 100 hanya menjadi titik yang tampak indah, tetapi tidak ada yang tahu jalan menuju ke sana dimulai dari mana.

Gedung Bukan Ekosistem

Banda Aceh dan Aceh sudah beberapa kali menyaksikan fasilitas dengan narasi serupa: creative hub, markas digital, pusat inovasi, akademi, ruang anak muda, dan berbagai nama lain yang terdengar modern.

Masalahnya, yang sering lahir adalah panggung baru, bukan keberlanjutan baru.

Peluncuran selalu lebih mudah daripada perawatan. Membuka program selalu lebih mudah daripada menjaga program tetap hidup. Mengundang pejabat selalu lebih mudah daripada mengundang investor. Mengumpulkan peserta selalu lebih mudah daripada memastikan peserta itu benar-benar bertumbuh setelah program selesai.

Inilah yang harus dicegah dari Banda Aceh Academy.

Jangan sampai ia menjadi satu lagi fasilitas yang ramai saat peluncuran, lalu kabur setelah panggung dibongkar. Jangan sampai anak muda kembali dijadikan wajah seremoni. Jangan sampai kata kolaborasi hanya menjadi gaya komunikasi politik, bukan cara membangun sistem.

Gedung tidak melahirkan ekosistem.
Seremoni tidak melahirkan pasar.
Pelatihan tidak otomatis melahirkan perusahaan.
Kolaborasi tidak berarti apa-apa jika tidak menghasilkan tanggung jawab yang jelas.

Sang “Bunda Kolaborasi” dan Politik Angka Besar

Illiza Sa’aduddin Djamal membawa citra “Bunda Kolaborasi”. Secara politik, citra ini kuat. Ia memberi kesan merangkul, menghubungkan, dan membuka ruang kerja bersama.

Namun, kolaborasi tidak boleh berhenti sebagai branding.

Kolaborasi harus bisa diuji: siapa yang diajak, apa yang dikerjakan, berapa anggarannya, bagaimana pembagian tanggung jawabnya, dan apa hasil yang bisa diperiksa publik.

Jika kolaborasi hanya menghasilkan deklarasi, maka ia belum menjadi kebijakan. Jika kolaborasi hanya menghasilkan panggung, maka ia belum menjadi ekosistem. Jika kolaborasi hanya menghasilkan target besar tanpa ukuran, maka ia hanya menjadi cara baru menjual harapan.

Publik tidak perlu menolak mimpi digital Banda Aceh. Publik justru perlu menjaganya agar tidak berubah menjadi proyek pencitraan.

Sebab semakin besar angka yang dijual, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dibuka.

Mereka yang Harus Bertanggung Jawab

Persoalan ini tidak bisa dibebankan pada satu nama saja.

Pemko Banda Aceh bertanggung jawab karena mengumumkan target besar tanpa terlebih dahulu membuka definisi, baseline, anggaran, indikator keberhasilan, dan mekanisme evaluasi.

Pemerintah pusat bertanggung jawab karena sering membawa template program nasional ke daerah tanpa memastikan kesiapan ekosistem lokal, pendanaan, dan keberlanjutan.

Aktor korporasi dan lembaga pendukung juga bertanggung jawab jika hanya hadir di panggung kolaborasi, tetapi tidak ikut membangun pasar, akses modal, jaringan bisnis, dan pendampingan jangka panjang.

Kampus, komunitas, dan pelaku usaha lokal juga harus dilibatkan secara bermakna. Bukan sekadar menjadi peserta acara, tetapi menjadi bagian dari desain ekosistem.

Jika semua pihak ingin memakai bahasa kolaborasi, maka semua pihak juga harus siap menerima audit publik.

Kolaborasi bukan tempat bersembunyi dari tanggung jawab. Kolaborasi justru harus membuat tanggung jawab lebih terang.

Pertanyaan yang Harus Dijawab Pemerintah

Sebelum publik diminta percaya, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab secara terbuka.

Pertama, apa definisi resmi satu startup dalam target 100 itu?

Kedua, berapa jumlah startup digital Banda Aceh hari ini?

Ketiga, berapa anggaran Banda Aceh Academy, dari pos mana, dan digunakan untuk apa saja?

Keempat, apakah program ini menyediakan akses pendanaan atau hanya pelatihan, mentoring, dan penggunaan fasilitas?

Kelima, berapa target bisnis yang harus bertahan setelah satu tahun, tiga tahun, dan lima tahun?

Keenam, bagaimana nasib alumni dari program digital sebelumnya?

Ketujuh, apakah ada mekanisme yang mempertemukan founder lokal dengan investor, pembeli, korporasi, dan pasar yang nyata?

Kedelapan, bagaimana strategi konkret agar talenta muda tidak hanya dilatih, lalu bekerja untuk pasar luar atau meninggalkan daerah?

Pertanyaan-pertanyaan ini bukan pesimisme. Ini standar minimum akuntabilitas.

Kalau pemerintah berani menjual angka 100 ke publik, pemerintah juga harus berani membuka cara menghitungnya.

Kesimpulan

Banda Aceh boleh bermimpi menjadi kota digital. Bahkan harus.

Kota ini butuh ruang inovasi. Anak muda butuh akses teknologi. UMKM perlu naik kelas. Talenta lokal perlu tempat tumbuh. Pemerintah perlu berani masuk ke ekonomi masa depan.

Namun, mimpi yang sehat harus dimulai dari kejujuran.

Jujur bahwa ekosistemnya belum matang.
Jujur bahwa pasarnya belum kuat.
Jujur bahwa akses modalnya belum jelas.
Jujur bahwa talentanya belum tentu terserap.
Jujur bahwa angka 100 belum punya cara hitung yang terang.

Masalah utama dari janji ini bukan karena ia terlalu ambisius. Ambisi boleh besar. Yang bermasalah adalah ketika ambisi dijual tanpa ukuran yang dapat diperiksa.

Banda Aceh tidak sedang kekurangan slogan.
Banda Aceh kekurangan angka yang terbuka.

Kota digital tidak lahir dari panggung yang ramai. Ia lahir dari data yang jujur, sistem yang hidup, pasar yang bekerja, dan keberanian pemerintah untuk bertanggung jawab pada angka yang sudah mereka jual sendiri.

Jika tidak, 100 startup hanya akan menjadi ilusi baru: terlihat megah di atas panggung, tetapi rapuh ketika disentuh realitas.