Venezuela Bukan yang Pertama: Aceh Pernah Menjadi Target Amerika

Intervensi militer Amerika Serikat terhadap Venezuela pada Januari 2026 yang diawali dengan pelumpuhan jaringan listrik Caracas dan penangkapan presiden negara berdaulat melalui operasi dekapitasi telah mengejutkan dunia. Washington membingkai agresi tersebut sebagai sebuah operasi penegakan hukum guna menjustifikasi pelanggaran kedaulatan yang nyata. Namun, bagi Aceh, peristiwa ini merupakan sebuah pengulangan sejarah yang sangat familiar.

Jauh sebelum Venezuela menjadi sasaran utama kekuatan global Amerika Serikat, Aceh telah lebih dulu mengalami pola intervensi yang serupa. Saat itu, Aceh bukanlah sebuah wilayah tanpa status, melainkan entitas politik merdeka yang memegang kendali atas hampir setengah dari pasokan lada dunia. Komoditas ini merupakan emas hitam pada abad ke-19 yang sangat krusial bagi industri pangan dan farmasi global.

Kesamaan ini bukanlah sebuah klaim emosional, melainkan catatan sejarah yang terdokumentasi dengan jelas. Dari Ekspedisi Sumatra di Kuala Batu tahun 1832 hingga Operasi Absolute Resolve di Caracas tahun 2026, terdapat pola hegemoni yang tetap konsisten: mengabaikan kedaulatan bangsa lain demi mengamankan komoditas strategis. Ironisnya, kaitan sejarah yang mendalam ini hampir tidak pernah dibicarakan dalam diskursus geopolitik modern.

Venezuela Hari Ini, Aceh Dua Abad Lalu
Invasi Amerika Serikat ke Venezuela pada tahun 2026 dipresentasikan dengan retorika modern yang rapi: stabilitas regional, perang melawan narkoterorisme, serta penegakan hukum internasional. Namun, di balik narasi tersebut, terdapat faktor fundamental yang sulit disangkal, yaitu penguasaan atas cadangan minyak bumi terbesar di dunia. Ketertarikan Washington terhadap Caracas bersifat strategis, yakni mengamankan akses langsung ke minyak mentah berat sekaligus menggunakan kontrol energi sebagai alat pengungkit geopolitik terhadap pesaing global.

Sebelum satu pun pasukan pendarat menginjakkan kaki, Amerika Serikat terlebih dahulu melumpuhkan ekonomi Venezuela melalui sanksi sektor keuangan sistemik yang dimulai sejak 2017. Dampaknya sangat destruktif; pendapatan negara tersebut anjlok hingga kehilangan potensi pemasukan sebesar $226 miliar dalam tujuh tahun terakhir. Penurunan produksi minyak mencapai 213% dari PDB, sebuah tingkat kehancuran yang melampaui efektivitas blokade laut konvensional mana pun dalam sejarah. Setelah ekonomi lumpuh dan krisis kemanusiaan meluas, barulah Washington melancarkan Operasi Absolute Resolve yang cepat dan presisi.

Jika kita menarik mundur garis sejarah selama dua abad, Aceh berada pada posisi yang sangat serupa. Bukan karena minyak, melainkan karena lada hitam yang pada abad ke-19 merupakan komoditas strategis penentu perdagangan internasional. Pantai Barat Aceh, khususnya wilayah Kuala Batu, memproduksi hampir setengah dari pasokan lada dunia. Pedagang dari Salem, Massachusetts, mendominasi perdagangan ini dengan margin keuntungan hingga 700 persen, menjadikan hubungan komersial dengan para penguasa lokal Aceh sebagai prioritas keamanan nasional bagi Amerika Serikat.

Sebagaimana Venezuela hari ini, Aceh mulai dianggap sebagai masalah besar ketika kepentingan ekonomi Amerika Serikat terganggu oleh dinamika lokal. Pola yang diterapkan pun identik: membangun narasi kriminalitas terhadap rezim lokal sebelum akhirnya mengerahkan kekuatan militer untuk mengamankan jalur ekstraksi sumber daya.

1832: Ketika Amerika Mengirim Negara, Bukan Pedagang
Pemicu intervensi militer pertama Amerika Serikat di Asia berawal dari penyerangan terhadap kapal brig Friendship di Kuala Batu pada 7 Februari 1831. Alih-alih menempuh jalur diplomasi yang panjang, Presiden Andrew Jackson merespons dengan kebijakan retribusi yang agresif melalui pengiriman USS Potomac, sebuah frigat kayu dengan persenjataan 54 meriam. Ini adalah momen di mana Washington memutuskan untuk berbicara dengan bahasa kekuasaan militer yang telanjang.

Operasi militer yang dilancarkan pada Februari 1832 ini bukanlah sebuah tindakan spontan, melainkan operasi yang dirancang dengan strategi penipuan yang matang. Untuk menghindari deteksi oleh mata-mata uleëbalang, USS Potomac disamarkan sebagai kapal dagang Denmark. Di bawah perlindungan kegelapan, sebanyak 282 marinir dan pelaut melakukan pendaratan amfibi untuk menyerbu empat benteng utama: Mahomet, Chadoolah, De Lama, dan Cacha Duramand.

Pertempuran tersebut merupakan demonstrasi keunggulan teknologi yang brutal. Senapan breech-loading milik Marinir Amerika Serikat terbukti jauh lebih efisien dibandingkan senapan matchlock kuno milik pasukan Aceh. Akibatnya, lima benteng dihancurkan, tiga kapal proa ditenggelamkan, dan seluruh kota Kuala Batu dibakar hingga rata dengan tanah. Lebih dari 450 penduduk Aceh tewas dalam pemboman dan pertempuran tersebut.

Penting untuk ditegaskan bahwa Amerika Serikat tidak pernah mengerahkan kekuatan negara sebesar ini kepada wilayah yang dianggap tidak memiliki nilai strategis. Dalam pandangan Washington, Aceh bukanlah sekadar "wilayah liar" sebagaimana narasi kolonial sering menyederhanakannya; Aceh adalah ancaman langsung terhadap kepentingan keamanan nasional dan stabilitas perdagangan global Amerika Serikat.

Imperialisme Tidak Selalu Bernama Kolonialisme
Terdapat sebuah titik krusial yang sering kali gagal dipahami dalam diskursus sejarah dan geopolitik: imperialisme tidak selalu menuntut pendudukan fisik atau kolonisasi permanen. Aceh bukanlah koloni Amerika Serikat, begitu pula dengan Venezuela. Namun, keduanya mengalami manifestasi imperialisme dalam bentuk yang lebih fleksibel, yakni sebuah dominasi yang bekerja melalui kombinasi narasi moral, tekanan ekonomi, dan kekerasan militer selektif.

Pada abad ke-19, Amerika Serikat membangun narasi mendelegitimasi terhadap penduduk Kuala Batu dengan label Hostis Humani Generis atau musuh seluruh umat manusia atas tuduhan pembajakan laut. Label ini memberikan lisensi moral bagi Washington untuk melakukan serangan militer tanpa deklarasi perang resmi. Melompat ke tahun 2026, pola yang identik digunakan terhadap Nicolás Maduro; ia dicap sebagai pemimpin jaringan narkoterorisme global untuk membenarkan invasi dalam kerangka "operasi penegakan hukum"

Label yang digunakan mungkin berbeda seiring zaman, namun fungsinya tetap sama: mendelegitimasi kedaulatan sebuah bangsa agar penggunaan kekerasan militer terasa sah di mata publik internasional.

Ini adalah pola imperialisme yang konsisten. Sebelum kekuatan militer dikerahkan, senjata ekonomi digunakan sebagai perang pendahuluan. Di Venezuela, sanksi finansial yang dimulai sejak 2017 telah melumpuhkan kemampuan negara untuk memproduksi minyak, menyebabkan hilangnya pendapatan sebesar $226 miliar sebuah bentuk blokade modern yang jauh lebih menghancurkan dibandingkan blokade laut konvensional mana pun pada masa ekspedisi Aceh.

Inilah wajah imperialisme yang konsisten: sebuah sistem yang hanya berganti bahasa dan teknologi, namun tetap berakar pada pengabaian kedaulatan demi pengamanan sumber daya strategis.

Dari Meriam ke Drone, dari Lada ke Minyak
Transformasi dari meriam ke drone, atau dari frigat kayu ke jet siluman, hanyalah masalah perubahan alat. Logika dasarnya tetap tidak berubah:

• Komoditas strategis selalu menjadi prioritas di atas hukum internasional.

• Delegitimasi aktor lokal digunakan sebagai lisensi moral untuk menyerang.

• Intervensi militer dilakukan segera setelah tekanan ekonomi melemahkan target.

• Kerusakan sosial dan trauma generasi sepenuhnya ditanggung oleh penduduk setempat.

Sejarah Aceh menunjukkan bahwa kekerasan militer hanya memicu perlawanan panjang dan melemahkan posisi bangsa tersebut di hadapan kekuatan kolonial lainnya. Di Venezuela, penangkapan Maduro pada 2026 tidak serta-merta menghadirkan demokrasi, melainkan menciptakan ketidakpastian mendalam di bawah bayang-bayang kendali militer Amerika atas sumber daya energi negara tersebut.

Laporan ini menegaskan satu hal: tanpa adanya reformasi dalam norma kedaulatan global, siklus intervensi ekstraktif ini akan terus berulang, beralih dari satu komoditas berharga ke komoditas berikutnya dalam teater geopolitik global.

Aceh: Bukan Pinggiran, Melainkan Titik Tumbukan Dunia
Konfrontasi Aceh dengan Amerika Serikat bukanlah sebuah kebetulan sejarah yang terisolasi. Aceh berhadapan dengan kekuatan Washington karena posisinya berada tepat di jalur utama kepentingan global. Sebagai entitas politik merdeka, Aceh memiliki legitimasi internasional yang kuat melalui perjanjian tahun 1824 dan mampu mempertahankan kedaulatannya dari tekanan kolonial Eropa pada fase awal. Justru karena kekuatan dan posisinya sebagai penguasa komoditas strategis inilah, Aceh menjadi target langsung intervensi militer Amerika Serikat.

Namun, pelajaran pahit mengenai pragmatisme kekuasaan terlihat jelas pada tahun 1873. Ketika Belanda melancarkan invasi total untuk menaklukkan Aceh, Amerika Serikat yang sebelumnya sangat agresif mengirim kapal perang ke Kuala Batu memilih untuk tetap netral. Washington secara sadar meninggalkan niat untuk menjalin perjanjian bilateral dengan Aceh demi menjaga stabilitas hubungan dengan kekuatan kolonial Eropa. Kedaulatan bangsa lain, baik Aceh di masa lalu maupun Venezuela di masa kini, selalu diposisikan sebagai variabel sekunder di bawah kepentingan strategis Amerika yang lebih besar.

Di sinilah letak realitas yang membeku: dalam teater politik global, moralitas hanyalah selubung retoris. Sebagaimana penangkapan Nicolás Maduro dalam Operasi Absolute Resolve tahun 2026 yang diklaim sebagai penegakan hukum namun berujung pada kendali militer atas sumber daya energi, sejarah Aceh membuktikan bahwa kepentingan ekonomi adalah kompas utama yang menentukan arah agresi.

Kejatuhan Kuala Batu dan penangkapan Maduro di Caracas adalah dua bab dari buku yang sama. Sebuah buku tentang bagaimana sebuah negara adidaya mendikte kedaulatan bangsa lain melalui narasi kriminalitas, tekanan ekonomi, dan akhirnya, penghancuran militer yang mematikan. Tanpa adanya reformasi pada norma kedaulatan global, siklus ekstraktif ini akan terus berulang, berpindah dari satu komoditas berharga ke komoditas berikutnya.

Penutup: Mengingat Aceh untuk Membaca Dunia Hari Ini
Mengingat bahwa Aceh pernah diinvasi oleh Amerika Serikat bukan sekadar upaya menghidupkan nostalgia heroik. Ini adalah upaya krusial untuk membongkar ilusi bahwa imperialisme adalah fenomena baru atau hanya terjadi di kawasan jauh seperti Amerika Latin. Sejarah membuktikan bahwa Aceh pernah berada tepat di pusat pusaran kepentingan global tersebut.

Jika hari ini dunia mendiskusikan Venezuela sebagai korban terbaru dari intervensi Amerika Serikat melalui Operasi Absolute Resolve tahun 2026, maka sejarah Aceh memberikan peringatan keras: ini bukan sebuah anomali, melainkan sebuah pola. Jauh sebelum Venezuela merasakan dampak destruktif dari sanksi ekonomi senilai $226 miliar dan invasi teknologi siluman, Aceh sudah lebih dulu merasakannya melalui moncong meriam USS Potomac demi mengamankan komoditas lada.

Memahami sejarah ini bukan bertujuan untuk membenci masa lalu, melainkan agar kita tidak naif dalam menghadapi wajah imperialisme modern. Pola hegemoni ini telah berevolusi dari sekadar proteksi perdagangan maritim di Sumatra menjadi penegakan dominasi regional melalui Doktrin Donroe yang menuntut kontrol total atas sumber daya alam.

Imperialisme masa kini mungkin berbicara dengan bahasa yang lebih halus seperti "penegakan hukum" atau "narkoterorisme" namun dampaknya tetap sistemik, mulai dari trauma generasi akibat pembumihangusan kota hingga kelumpuhan ekonomi yang memicu krisis kemanusiaan. Sejarah Aceh adalah cermin bagi Venezuela, dan keduanya adalah pengingat bahwa dalam teater geopolitik, tanpa reformasi norma kedaulatan, siklus ekstraktif ini akan terus berulang.